Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengemukakan rumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 rampung dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penghasilan buruh dan daya saing usaha.
Hal itu disampaikan Menaker Yassierli usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.
"Tunggu saja, saya punya target akhir bulan ini, kemudian paling lambat awal bulan depan," katanya.
Menaker mengatakan, terdapat banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyusunan formula UMP, di antaranya seputar variabel antara peningkatan penghasilan buruh dan daya saing usaha.
Selain itu, Menaker juga memastikan bahwa formula UMP 2025 akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.
"Kalau soal mengikuti putusan MK, itu sudah selesai. Tinggal kami merumuskan formula yang paling pas, dari masukan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan berbagai pihak sedang kami pertimbangkan," katanya.
Presiden Prabowo, menurut Yassierli, memberikan arahan untuk mencari titik temu antara kepentingan buruh dan pengusaha, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
"Mencari titik temunya itu nanti dengan juga memperhatikan kondisi kita saat ini ya, kondisi ekonomi dan segala sesuatunya," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menaker: Rumusan UMP 2025 seimbangkan buruh dan usaha
