Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perbaikan sistem irigasi nasional.
"Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu lama. Inpres (Instruksi Presiden) mengenai irigasi sudah selesai, sudah ditandatangani Bapak Presiden," ujar Zulkifli di Jakarta, Jumat.
Melalui Inpres tersebut, Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional. Ini merupakan kebijakan krusial untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi.
Perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi pertanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produktivitas padi. Untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian ini dianggarkan dana sebesar Rp12 triliun.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, Pemerintah juga telah menyelesaikan penyusunan neraca komoditas 2025 dan Peraturan Presiden mengenai pupuk.
"Empat, mengenai penyuluh sudah selesai. Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya," katanya.
Ia mengatakan, keempat strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan secepatnya.
Hal ini semakin ditegaskan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa produksi padi Indonesia diprediksi akan naik 50 persen pada Februari 2025.
"Produksi padi kita akan Februari naik 50 persen, Maret juga ya, panen juga akan lebih cepat. Jagung juga akan meningkat pesat produknya, hasil panennya," ucapnya.
Sementara itu, Zulkifli juga mengatakan Perum Bulog mendapat total anggaran Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025.
"Uang Bulog ada Rp23 triliun sudah ready, sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun dari Menteri Keuangan, jadi sudah ada Rp39 triliun," ujar Zulkifli.
Ia menyebut, Pemerintah akan menyerap beras dari petani pada Februari, Maret dan April 2025 atau saat panen raya.
Menurut dia, dengan adanya anggaran tersebut, Bulog tidak memiliki alasan untuk tidak dapat membeli gabah ataupun beras dari petani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Zulkifli sebut Presiden teken Inpres mengenai irigasi
