Pemerintah raup Rp10 triliun dari lelang sukuk pekan ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp10 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 11 Februari 2025.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Rabu, menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp30,26 triliun.

Dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS10112025 (penerbitan baru), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Sementara untuk seri SPNS04082025 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS039 (reopening), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp1,26 triliun, Rp573 miliar, dan Rp296 miliar.

Dari seri SPNS10112025, Pemerintah memenangkan dana senilai Rp500 miliar dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,30000 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 10 November 2025 mencapai Rp4,87 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,3 persen dan imbal hasil tertinggi 6,55 persen.

Untuk seri PBS003, diraup dana sebesar Rp2,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,57964 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Januari 2027 mencapai Rp9,92 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,55 persen dan imbal hasil tertinggi 6,75 persen.

Untuk seri PBS030, dimenangkan nominal sebesar Rp3,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,63980 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 mencapai Rp8,11 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,6 persen dan imbal hasil tertinggi 6,81 persen.

Terakhir, untuk seri PBS038, Pemerintah memenangkan dana senilai Rp3,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,09973 persen.

Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp5,23 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,05 persen dan imbal hasil tertinggi 7,2 persen.