Di forum dunia, Prabowo akui tingkat korupsi Indonesia mengkhawatirkan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui tingkat korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan telah menjadi masalah dasar bagi penurunan kinerja di semua sektor, yang disampaikannya dalam forum dunia World Governments Summit 2025.

Presiden Prabowo yang berhalangan hadir pada World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab itu, menjawab pertanyaan dari Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, tentang rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, penelitian dan pengembangan, serta inovasi yang berasal dari tingginya korupsi di Indonesia.

"Saya yakin bahwa masalah dasar kita adalah telah terjadi semacam, saya tidak tahu, apakah itu penurunan kepemimpinan moral, penurunan kepemimpinan sosial. Namun, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan," kata Prabowo melalui tayangan video dari akun YouTube World Government Summit yang disaksikan di Jakarta, Jumat.

Presiden pun bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang dimiliki untuk mencoba mengatasi korupsi, yang dinilainya sebagai penyakit, serta akar dari seluruh penurunan kinerja di berbagai sektor tersebut.

Dalam sambutannya pada forum itu, Kepala Negara berkomitmen teguh untuk memberantas korupsi dan maladministrasi. Menurut Prabowo, dibutuhkan keberanian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta mengakui bahwa korupsi tersebut sebagai kelemahan dan kekurangan di negara ini.

Setelah 100 hari menjalankan pemerintahan, Prabowo juga menyoroti tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah dari masyarakat yang cukup tinggi, yakni mencapai 81 persen, melampaui persentase kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden.

Prabowo menilai bahwa masyarakat telah menerima pesan terkait upaya pemerintah agar tidak satu pun individu dapat kebal hukum.

"Tindakan kami telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, mereka yang dianggap tidak tersentuh kini dimintai pertanggungjawabannya," kata Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa segala bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan dana pemerintah, penggelapan, pajak rendah yang hanya berpihak pada pengusaha, telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo pun mengungkapkan alasannya untuk melakukan efisiensi di kementerian/lembaga hingga 20 miliar dolar AS, untuk mengalokasikan dana tersebut dalam berbagai proyek strategis dan berkelanjutan,

"Setelah 100 hari, saya berhasil menghemat 20 miliar dolar AS. Saya yakin bahwa jika saya tidak menyimpan uang itu, uang itu akan hilang begitu saja. Saya menghadapi beberapa perlawanan dari birokrasi yang mengakar. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka tak tersentuh, tetapi saya bertekad untuk bergerak, saya bertekad untuk menegakkan hukum," tegas Prabowo.