Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengajukan dana tanggap darurat bencana sekitar Rp1,8 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara Nurhadi Rahim di Gorontalo, Kamis, berharap, permohonan itu mendapat respons pemerintah pusat melalui BNPB.
"Agar dana tanggap darurat yang sangat diperlukan masyarakat di daerah ini terpenuhi," katanya.
Dia menjelaskan penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda lima kecamatan, yaitu Sumalata, Tomilito, Monano, Biawu, dan Tolinggula, pada Rabu (25/1) sampai Kamis (26/1), memerlukan bantuan dana tanggap darurat bencana.
"APBD kabupaten hanya mampu menyiapkan dana tanggap darurat bencana sebesar Rp600 juta, maka penambahan anggaran sangat diperlukan pemerintah daerah melalui permohonan anggaran yang sudah disampaikan ke pihak BNPB sebesar Rp1,8 miliar," ujarnya.
Anggaran tersebut, dialokasikan untuk belanja makanan siap saji, peminjaman alat berat, operasional tanggap darurat bencana, serta uang pengganti lelah para relawan.
Selama 14 hari waktu yang ditetapkan sejak bencana alam terjadi di daerah itu untuk permohonan anggaran tanggap darurat, katanya, akan dioptimalkan agar kabupaten itu bisa memperoleh alokasi anggaran yang diperlukan tersebut.
Selain anggaran tanggap darurat bencana, BPBD juga mengajukan permohonan anggaran pembangunan fisik kebencanaan yang rusak pascabanjir.
"BPBD menghitung infrastruktur yang rusak pascabanjir di lima kecamatan itu mencapai Rp10 miliar," ujar Nurhadi.
Ia menjelaskan permohonan anggaran sudah diajukan ke BNPB untuk pembangunan tanggul, bendungan, serta normalisasi sungai penyebab banjir.
"Minimnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur kebencanaan di daerah ini maka sangat diharapkan permohonan tersebut mendapat respons dari pihak BNPB," ujar Nurhadi.
Ia mengaku membawa langsung permohonan bantuan anggaran tersebut ke BNPB didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Nurdin Humolungo.
