Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan unit fasilitas kredit usaha rakyat dan bantuan dana bergulir koperasi usaha mikro kecil menengah di Kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Rabu.
Unit ini didirikan untuk menfasilitasi masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam memperoleh informasi dan layanan teknis terkait modal usaha melalui bantuan pemerintah atau dana bergulir.
Unit fasilitasi tersebut terdiri dari dua ruangan yang berukuran 4x4 meter.
Masing masing ruangan terdiri atas layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan yang digulirkan melalui dana APBD, sementara satu ruangan lain khusus melayani penyaluran modal usaha bergulir KUMKM bersumber dari dana APBN.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengemukakan hadirnya unit fasilitasi dan layanan ini diharapkan dapat mengakomodir keingintahuan masyarakat tentang mekanisme mendapatkan bantuan pemerintah.
Menurutnya, saat ini para pengusaha kecil menengah termasuk para petani lebih banyak terjerat utang pada tengkulak.
Ia menilai petani lebih memilih datang ke tengkulak karena lebih cepat pencairan dananya dan tidak berbelit belit. Hasilnya, usaha dan hasil pertanian hanya habis membayar bunga selangit.
Sebagai fasilitator, kata dia, unit tersebut tidak hanya secara aktif memberikan data dan informasi, namun juga memberi penyuluhan dan pemahaman terkait penyaluran KUR dan modal bergulir bagi para calon wirausaha baru.
"Bantuan untuk koperasi dan UMKM di Gorontalo kami anggarkan sangat besar. Tahun ini ada sekitar 12 miliar rupiah.Anggaran itu akan percuma jika masyarakat tidak paham atau bahkan tidak tahu ada kredit yang disediakan oleh pemerintah. Belum lagi ada dana bergulir dari LPDB-KUMKM (lembaga penyalur dana bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) Kementerian Koperasi dan UMKM," jelasnya.
Dari data Diskumperindag menyebutkan, pertumbuhan koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo cukup signifikan.
Pada 2013 jumlah Koperasi di Gorontalo sebanyak 1.101 unit dengan volume usaha mencapai Rp366 miliar Rupiah. Sementara untuk sektor UMKM berjumlah 62.054 unit.
