"Kami berprinsip, perlu membangun kerja sama dengan unsur-unsur atau pemerhati pendidikan, baik LSM, organisasi kemasyarakatan, unsur media dan organisasi lainnya, agar dapat melakukan inovasi atau terobosan dengan sistem pengawasan yang baik, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan tanpa korupsi," ujar Kepala Disdik Gorontalo Utara, Irwan Abudi Usman, di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rabu.
Kerja sama dengan LAKI kata dia, ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama atau MoU, disaksikan langsung para unsur kepala bidang, yaitu yang menangani TK/PAUD, unsur pendidikan dasar SD dan SMP, unsur ketenagaan di lingkungan Disdik, serta unsur pengawas yang memiliki teknis-teknis terkait sistem pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
"Unsur pengawas menjadi saksi penting dalam penandatangan kerja sama ini," ujar Irwan.
Mengingat pengawasan terhadap jalannya pendidikan di daerah ini, yaitu di seluruh satuan pendidikan dari ujung timur, Kecamatan Atinggola, hingga ujung barat Kecamatan Tolinggula.
Memang kata Irwan, di satuan pendidikan anggarannya tergolong banyak, namun pemanfaatannya terbagi untuk belanja rutin, juga anggaran bersifat bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sehingga dalam pelaksanaannya, memerlukan pengawasan dari berbagai pihak, baik orang tua atau masyarakat di sekitar satuan pendidikan, LSM, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lainnya.
Terkait kerja sama dengan LAKI, diperlukan ikatan resmi untuk mengatur tentang hak dan kewajiban serta unsur-unsur yang akan menjadi bingkai dan pedoman dalam kerja sama, agar implementasi pengawasan dapat 'on track' dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan satuan pendidikan.
"Kami berharap, LAKI dapat optimal ikut mengawal jalannya pembangunan pendidikan di daerah ini," ungkapnya.
Sementara itu, ketua LAKI Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Nasa mengatakan, dalam membangun kerja sama tersebut, pihaknya memprioritaskan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
"Kami bekerja bukan dalam rangka menakut-nakuti, namun mengajak seluruh unsur pendidikan khususnya satuan pendidikan dalam pengelolaan anggaran baik dalam jumlah kecil maupun besar, agar tidak melakukan tindakan ceroboh yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang merugikan diri sendiri, satuan pendidikan, khususnya keuangan negara," ungkapnya.***
