Gorontalo (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail mengimbau agar seluruh pemerintah desa terus melakukan 'update' data penerima bantuan langsung tunai (BLT).
"Pemerintah desa perlu melakukan update data penerima BLT secara faktual untuk mencegah ketidakadilan dalam penyaluran bantuan tersebut," kata Djafar, di Gorontalo, Kamis.
Data yang ada di desa, kata dia, perlu akurat dan faktual sesuai kondisi masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan atau ungkapan-ungkapan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, termasuk yang bersumber dari dana desa.
"Keakuratan data akan mencegah masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan di masa pandemi COVID-19 ini," katanya lagi, usai mendampingi Bupati Indra Yasin dalam penyaluran BLT dana desa di Kecamatan Kwandang.
Seperti di Desa Molingkapoto Selatan, terdapat 56 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima BLT dana desa, masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan.
Ia berharap, bantuan tersebut benar-benar menyentuh masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di desa itu.
Mengingat di masa pandemi ini, perekonomian masyarakat tentu terguncang akibat beberapa pembatasan aktivitas, maka yang perlu dilakukan adalah penyaluran bantuan tepat sasaran.
Sebab bantuan tersebut diharapkan mampu menopang keperluan rumah tangga bagi keluarga penerima.
Meski sifatnya sementara katanya, namun diharapkan masyarakat terbantu dengan bantuan yang disalurkan.
"Manfaatkan bantuan dengan tepat, jika perlu dapat menjadi modal usaha yang memungkinkan pemanfaatannya dapat dinikmati jangka panjang," katanya pula.***
DPRD Gorut imbau pemerintah desa 'update' data penerima BLT
Kamis, 21 Januari 2021 21:37 WIB
Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail ikut menyalurkan BLT Dana Desa di Kecamatan Kwandang. (ANTARA/HO)
