Gorontalo (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta agar bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk sementara disalurkan dalam bentuk tunai di Provinsi Gorontalo.
Saat melakukan kunjungan kerja di Gorontalo, Kamis, ia mengatakan bahwa BPNT periode Juli hingga September 2021 akan disalurkan dalam bentuk tunai karena keluarga penerima manfaat program bantuan di Provinsi Gorontalo belum semuanya menerima Kartu Keluarga Sejahtera.
"Kita sepakat dengan bank bahwa mereka akan distribusikan untuk kecamatan terdekat dan itu dalam bentuk cash (tunai), jadi bukan dalam bentuk kartu," katanya.
"Tadi kita sudah sepakat dengan bank disaksikan oleh Bu Ida dari Komisi VIII DPR RI, Ibu Rahmi dari Komite 3 DPD, dan Pak Wagub, bahwa penyaluran dalam bentuk cash, dan itu boleh, sesuai dengan Perpres itu sembako diambil dalam bentuk uang dari barang, aturannya seperti itu," katanya.
Risma menjelaskan bahwa menurut hasil rapat pemadanan data bantuan sosial dengan Himbara, Dinas Sosial, dan para pendamping program, belum semua keluarga penerima manfaat Program BPNT atau Program Sembako menerima Kartu Keluarga Sejahtera di Provinsi Gorontalo.
"Insya Allah kita paksakan di minggu pertama bulan Oktober ini kartu bisa diterima oleh penerima manfaat, memang ada hambatan soal jarak," katanya.
BPNT seharusnya sudah disalurkan sejak Juli 2021 namun sampai sekarang keluarga penerima manfaat di Provinsi Gorontalo belum semuanya bisa menerima bantuan tersebut.
Oleh karena itu, Risma mengatakan, pemerintah akan mencairkan BPNT beberapa bulan sekaligus pada September dan Oktober 2021. BPNT nilainya Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut data Kementerian Sosial, 417 KPM Program Sembako di Kabupaten Gorontalo Utara belum melakukan transaksi pengambilan bantuan karena berbagai hal, termasuk sedang di luar kota atau bertani dan lupa nomor PIN.
Selain itu masih ada 810 KPM di Kabupaten Boalemo, 762 KPM di Bone Bolango, 1.799 KPM di Kabupaten Gorontalo, 392 KPM di Kabupaten Pohuwato, dan 1.373 KPM di Kota Gorontalo yang belum melakukan transaksi pengambilan bantuan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan bahwa program-program bantuan sosial pemerintah pusat menopang upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan.
"Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi, 15,59 persen, sehingga itu dana APBD kita tidak mencukupi untuk pengurangan angka kemiskinan ini. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Menteri telah memberikan bantuan yang banyak sekali," katanya.
