Gorontalo (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Thariq Modanggu, menyebut pemerintahan daerah yang dipimpinnya sangat serius memerangi peredaran narkoba yang mengancam setiap saat.
"Narkoba adalah salah satu barang mematikan yang tidak hanya mengancam kelompok masyarakat namun generasi bangsa. Ancaman narkoba sangat besar dan memiliki daya rusak tinggi sehingga wajib diperangi serius," katanya, di Gorontalo, Jumat.
Olehnya, keseriusan pemerintah daerah dalam memerangi narkoba terus ditunjukkan.
Termasuk secara intensif menggelar rapat koordinasi antara organisasi perangkat daerah juga mengikutinya bersama pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten, dalam hal pembinaan dan pengembangan sikap tanggap terhadap ancaman narkoba.
Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah raga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta lainnya, diminta untuk terus mendalami instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi dalam upaya memerangi peredaran narkoba.
Khususnya mengajak peran masyarakat agar tidak sekadar menjadi objek namun sebagai subjek dalam rencana aksi yang dilakukan.
Sangat disadari kata Thariq, posisi kabupaten tersebut sangat terbuka baik melalui darat maupun jalur laut.
Bahkan ada 8 pintu masuk potensial menjadi bagian dari mata rantai peredaran narkoba.
Olehnya kita perlu memahami beberapa hal dalam upaya memerangi narkoba, diantaranya mempelajari pola interaksi masyarakat yang sangat terbuka dalam upaya mencegah masuknya barang selundupan untuk mewaspadai narkoba.
Apalagi secara historis, sejak saya kecil di wilayah Kecamatan Tolinggula atau bagian barat kabupaten ini banyak barang selundupan diantaranya masuk dari Filipina melalui jalur laut.
Hari ini, kita berupaya agar pintu-pintu masuk tersebut tidak bertambah sebab secara geografis kondisi itu sangat berpeluang.
Mengingat Gorontalo Utara adalah kawasan terbuka yang disadari ada di laut Sulawesi, bujur Pasifik dimana berhadapan langsung dengan negara-negara Asia Pasifik.
"Ini tentu menjadi ancaman. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memerangi narkoba. Tidak hanya berlaku di era kepemimpinan saya yang akan berakhir pada Desember 2023 namun diharapkan berlangsung selama-lamanya," imbuhnya.***
