Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pada perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer dengan Ketua DPRD Paris R.A Jusuf, pada Rapat Paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo ke-91 di Gorontalo, Selasa.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2022, diperkirakan semakin terakselerasi dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022,” kata Hamka.
Menurutnya akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif dari sisi permintaan dan penawaran, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Berdasarkan hal tersebut, Pemprov dan DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati enam hal yang menjadi fokus perubahan APBD tahun 2022.
Tiga diantaranya adalah pembiayaan belanja operasional di RSUD Hasri Ainun Habibie, penyelesaian infrastruktur yang dananya berasal dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta pembayaran hutang PEN TA 2020 dan 2021 kepada pihak ketiga.
Hal-hal lain yang menjadi perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS antara lain total pendapatan daerah yang turun sebesar Rp1,7 Miliar dari APBD induk sebesar Rp1,757 triliun.
Sedangkan total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp524 miliar atau 30,17 persen, dari semula sebesar Rp1,73 triliun menjadi sebesar Rp2,26 triliun.
“Dengan demikian, dapat disimpulkan perubahan ini sangat diharapkan mampu memperbaiki stabilitas ekonomi daerah,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov dan DPRD Gorontalo tandatangani KUA-PPAS
