Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah (pemda) setempat, untuk mengelola retribusi pariwisata dengan baik untuk mencegah tumpang tindih.
"Kita cegah tumpang tindih retribusi pariwisata, agar penerimaan dari sektor ini dapat lebih fokus dan meningkat," kata juru bicara panitia khusus (pansus) DPRD, terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022, Gustam Ismail, di Gorontalo, Kamis.
Menurutnya, pansus LKPJ memberi perhatian serius terhadap pengelolaan retribusi daerah di sektor pariwisata. Hasil penelitian pansus LKPJ berdasarkan rincian kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata pada Tahun Anggaran 2022, diantaranya dari pengelolaan objek wisata Pulau Monano sebesar Rp12,5 juta. Pantai Minanga Rp7,2 juta, Pantai Diyonumo Rp1,2 juta. Dan Pulau Mohinggito Rp5,5 juta. Totalnya mencapai Rp26,4 juta.
"Namun dari rincian yang ada, objek wisata Pulau Saronde adalah satu satunya yang tidak memiliki kontribusi PAD. Hanya nol rupiah," kata Gustam. Padahal sesuai penjelasan pihak Dinas Pariwisata, melalui rapat pansus LPKJ, menyebut bahwa pengelola objek wisata Pulau Saronde telah menyetor retribusi namun tidak melalui dinas.
"Mereka menyetor retribusi langsung melalui Badan Keuangan sejumlah Rp8 juta,. Ini menyebabkan tidak tercatat dalam sumber retribusi melalui Dinas Pariwisata," kata Gustam.
Kondisi ini nampak sebab pengelolaan retribusi sebagai sumber penerimaan PAD dari sektor pariwisata di daerah ini masih belum dikelola secara sinergi dan terpadu alias tumpang tindih. Olehnya, pansus LKPJ meminta pemda dalam pengelolaan retribusi daerah agar dapat melakukan secara sinergi dan terpadu.
Hindari tumpang tindih penyetoran retribusi di setiap organisasi perangkat daerah, agar PAD dapat tercatat dengan baik, transparan dan tepat kelola.
"Kami sangat merekomendasikan hal ini untuk ditanggapi serius oleh pemerintah daerah," katanya.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menyebut, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan sumber penerimaan daerah.
"Kita atur retribusi yang masuk melalui manajemen yang tepat. Kita pun terus menargetkan peningkatan PAD dari berbagai sektor, diantaranya pariwisata. Hal ini agar kenaikan PAD dapat signifikan atau melampaui Rp34 miliar per tahun," imbuhnya.***
