Boalemo (ANTARA) - Dinas Kominfo dan Statistik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Kepala Dinas Kominfotik Rifli Katili di Gorontalo, Kamis, mengatakan Boalemo menjadi satu dari tiga kabupaten yang didampingi untuk menghadapi monitoring dan evaluasi (monev) dari Komisi Informasi Provinsi tahun 2023.
Rifli menjelaskan enam indikator utama monev KIP yakni kualitas informasi, jenis informasi, dan pelayanan informasi. Ada juga komitmen organisasi, sarana prasarana dan digitalisasi. Enam indikator dijabarkan lagi menjadi lebih dari 120 sub indikator.
"Ada tiga kabupaten yang tahun ini kami asistensi yakni Gorut, Pohuwato dan Boalemo. Oleh sebab itu kami berharap agar program program Dinas Kominfo mendapat atensi dari Bapak Bupati," ucap Rifli.
Monev KIP di tingkat kabupaten/kota akan dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, sementara di tingkat Pemprov akan dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Pengisian kuesioner rencananya akan dimulai tanggal 16 Juli hingga 16 Agustus 2023, verifikasi 18 Agustus – 18 September 2023 serta penilaian dan penetapan pada November – Desember 2023.
Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu menilai keterbukaan informasi publik sejalan dengan transparansi pelayanan publik yang pernah digagas pendahulunya tahun 2004 silam.
"Bahkan tahun 2004 pak Iwan Bokings, Bupati kala itu membentuk Perda Transparansi Pelayanan Publik dan dibentuk Komisi Transparansi," ujar Sherman.
Ia menjelaskan, informasi rincian gaji Bupati dan para kepala dinas serta pejabat lainnya ditempel dan bisa akses oleh masyarakat.
"Sebagaimana halnya informasi keuangan desa ditempel di depan kantor, anggarannya berapa dan untuk apa masyarakat bisa lihat," kenang Penjabup Sherman.
Pihaknya menyambut baik asistensi Pemprov Gorontalo dan berharap jajaran untuk mengikuti monev dengan baik. Persiapan dan hal teknis lain dibicarakan lebih teknis dengan provinsi.
