Pemprov Gorontalo fokus jaga harga pangan dan cegah inflasi

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo fokus menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah inflasi di seluruh wilayah tersebut.

"Stabilitas harga pangan dan mencegah inflasi menjadi prioritas yang memerlukan fokus perhatian," kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki di Gorontalo, Senin.

Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Gorontalo, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Budiyanto menilai persoalan harga pangan dan inflasi merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Olehnya ia berharap melalui GNPIP stabilitas harga pangan dan inflasi di Gorontalo dapat terus terjaga.

"Kalau stabilitas harga tidak tercapai tentu akan rawan dengan stabilitas keamanan. Maka melalui seminar ini saya titip agar stabilitas harga pangan dan inflasi ini kita jaga bersama-sama," kata Penjabat Sekda tersebut.

Ia mengatakan pula jika saat ini yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi di Gorontalo.

"Pak Prijono tadi menyampaikan bahwa salah satu dampak implikasi inflasi itu adalah meningkatnya garis kemiskinan karena kalau inflasi meningkat pesat, maka pasti kita akan memerlukan intervensi yang cukup besar untuk menstabilkan. Oleh sebab itu, seminar ini sangat penting bagi kita untuk memahami sumber sumber inflasi kita yang sebagian besar bersumber dari kelompok bahan makanan atau volatile food," kata Budiyanto.

Mantan kepala Bappeda ini mengharapkan adanya sinergi tim pengendalian inflasi daerah dengan pihak terkait, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan.

"Semoga seminar gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dapat memberikan informasi dan kita semua bersama sama mendiskusikan potensi pengembangan hilirisasi produk pangan dalam rangka peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktivitas serta pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD)," imbuhnya.

Seminar ini turut dihadiri Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI, Pimpinan lembaga vertikal, Sekda kabupaten/kota, akademisi dan pelaku usaha.***