Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo serius menangani pengarusutamaan gender dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gorontalo.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya secara blak-blakan menyoal isu pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Gorontalo saat bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Gorontalo, Rabu.
Keduanya duduk dalam satu forum pada Advokasi PUG dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berlangsung di Asrama Haji, Kota Gorontalo.
“Untuk memperkuat PUG di Provinsi Gorontalo tahun ini sudah dibentuk dinas PPPA, sengaja Ibu Yana (Kadis PPPA) yang ditempatkan di sana agar kalau ibu-ibu pasti tahu persis dinas-dinas mana yang harusnya punya komitmen dan tidak, untuk mendukung pengarustamaan gender,” kata Gubernur.
Lebih lanjut, kata Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI itu, PUG tidak boleh lagi dilakukan pada tataran konsep tetapi memerlukan dukungan dan aksi nyata dari semua pemerintah daerah.
Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki harus ditangani mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan aplikasi di lapangan.
"Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG di Provinsi Gorontalo kadang-kadang ada pada pimpinan, baik pimpinan di provinsi, kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kadang tidak menyadari bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil, dan atau proses pengambilan keputusan, kebijakan seringkali tidak adil dari sisi gender,” katanya.
Menteri PPPA yang akrab disapa Bintang Puspayoga mengapresiasi komitmen Pemprov Gorontalo yang terus berupaya menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak.
Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci penyelesaian. “Kami apresiasi juga sudah dibentuk dinas PPPAA di Provinsi Gorontalo.
Bagaimana pun juga isu perempuan dan anak ini adalah isu yang sangat kompleks dan multi sektoral. Artinya, apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur tidak hanya di lintas OPD tetapi sinergi kolaborasi dengan kabupaten/kota menjadi penting untuk kita menyelesaikan isu-isu ini,” katanya.
Kegiatan advokasi PUG sengaja digelar untuk mendorong Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) di Gorontalo semakin meningkat setiap tahun. Terlebih saat ini pemerintah pusat senang melakukan pengawasan dan evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
Penghargaan yang diberikan kepada K/L dan pemda atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Gorontalo serius tangani pengarusutamaan gender
