Khartoum (ANTARA) - Pemerintah Sudan pada Minggu (29/12) menolak laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggambarkan situasi ketahanan pangan di negara yang dilanda perang itu sebagai krisis pangan.
Menteri Pertanian Sudan Abubakar Omar El-Bushra menyatakan keberatan tentang metodologi yang digunakan dalam laporan Klasifikasi Tahap Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), khususnya metode pengumpulan dan analisis datanya.
"Angka-angka tersebut tidak realistis," katanya saat konferensi pers di Kota Port Sudan di Sudan bagian timur.
El-Bushra mengatakan survei dalam laporan itu dilakukan terhadap 15 negara bagian, yang 11 di antaranya berada di zona konflik serta tujuh negara bagian dikepung oleh kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Karena itu, El-Bushra menganggap sehingga survei lapangan menjadi tidak mungkin dilakukan di wilayah-wilayah tersebut.
Menteri Pertanian mengumumkan keputusan Sudan untuk menghentikan hubungannya dengan IPC.
"Pemerintah Sudan menolak eksploitasi masalah ketahanan pangan dan pemaksaan kelaparan sebagai kenyataan di negara-negara yang dilanda perang," ujarnya.
Komite Peninjauan Kelaparan IPC, sebuah kelompok pemantauan kelaparan global yang terdiri dari badan-badan PBB, mitra regional, dan organisasi bantuan, baru-baru ini merilis laporan tentang Sudan.
Laporan tersebut menyoroti krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu.
Mereka menyatakan sebanyak 24,6 juta orang, yaitu hampir setengah dari populasi, mengalami kerawanan pangan.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi lima daerah yang sudah mengalami kelaparan. Sebanyak lima daerah lainnya diproyeksikan akan menghadapi kelaparan pada Mei 2025.
Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut laporan IPC tersebut cacat.
"Tidak ada data baru yang dikumpulkan karena konflik yang berlangsung sejak 2022. Laporan mengandalkan informasi yang sudah usang," kata kementerian tersebut melalui pernyataan pada Minggu (29/12).
Pada hari yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher,memperingatkan tentang kelaparan yang mengancam jutaan orang di Sudan akibat konflik yang terus berlangsung antara tentara dan RSF.
Masyarakat internasional dan PBB telah meningkatkan seruan agar perang segera diakhiri karena Sudan menghadapi bencana kemanusiaan yang semakin dekat.
Jutaan orang di negara itu disebutkan berisiko mengalami kelaparan dan kematian akibat krisis pangan yang disebabkan pertempuran di 13 dari 18 negara bagian di negara itu.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sudan tolak deklarasi kelaparan yang didukung PBB
