Mentan: Kita harus bela rakyat agar Merah Putih tegak di sektor pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya membela kepentingan rakyat kecil agar Merah Putih tetap tegak dalam sektor pangan, dengan terus meningkatkan produksi dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kita harus bela rakyat agar Merah Putih tegak di sektor pangan," kata Mentan seusai Rapat Terbatas Evaluasi Luas Tambah Tanam (LTT), Optimasi Lahan (Oplah), serta Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Padi Gogo di Jakarta, Rabu.

Mentan menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan awak media mengenai penghapusan kuota impor seperti yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, Amran tidak memberikan tanggapan mendalam mengenai hal itu, dia hanya menegaskan jika kementeriannya akan menjalankan yang terbaik demi kepentingan bangsa, termasuk mendukung pemberantasan praktik korupsi, mafia pangan, dan kolusi yang merugikan rakyat sesuai arahan dari Presiden.

"Pokoknya kita lakukan terbaik untuk Indonesia. Itu prinsip itu. Terbaik untuk Republik ini. Perintah Presiden, berantas korupsi, berantas mafia. Jangan ada kolusi-kolusi. Itu kan poin pentingnya," ucapnya.

Ia menyebut lebih dari 20 mafia pangan di sektor pupuk dan minyak goreng, telah dijerat hukum, sebagai langkah konkret memberantas praktik curang yang merugikan petani dan masyarakat luas.

"Kemudian kita bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, tahu? Mafia yang sudah tersangka, pupuk dengan minyak goreng itu sudah lebih 20. Sudah, kita kerja untuk rakyat titik, kami pelayan rakyat," tuturnya.

Ia menekankan, seluruh kebijakan kementerian berpihak pada rakyat kecil, sesuai dengan amanat Presiden untuk tidak membeda-bedakan latar belakang masyarakat dalam membangun sektor pertanian Indonesia.

"Sudah kita bekerja yang terbaik untuk rakyat. Tentu kita berpihak pada rakyat kecil. Presiden meminta berpihak pada rakyat kecil. Titik. Sudah, selesai semua tanpa membedakan suku, agama, dari mana pun," bebernya:

Mentan juga menyoroti capaian serapan gabah petani oleh Perum Bulog yang naik hingga 2.000 persen, sebagai bukti keberhasilan program pertanian yang mendorong peningkatan produksi pangan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi pangan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, membuktikan bahwa upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Puas nggak serapan Bulog naik 2.000 persen? Sudah tulis belum? Sudah, itu saja acuannya. Berarti sudah, tanya lah yang lain-lain. 2.000 persen, bukan 200 persen. 2.000 persen naiknya, dan itu kata Bulog," kata Mentan.

"Tertinggi produksi selama tujuh tahun. Itu kata BPS. Sudah tulis juga kan? Sudah. Mau produksi atau mau omon-omon?," tambah Mentan.

Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Maka dari itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.

"Bebas (untuk melakukan impor komoditas penting). Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu nggak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha. Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan," kata Prabowo.