Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Balai Wilayah Sungai Sulawesi II harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan berupa kebijakan anggaran yang memadai guna percepatan pembangunan infrastruktur di daerah setempat, kata Anggota DPR RI dari Gorontalo, Roem Kono.
"Harus ada koordinasi antara pelaksana teknis dalam hal ini pihak balai dengan DPR RI selaku pengambilan kebijakan politik di pusat, sehingga hambatan itu bisa diatasi secara bersama," katanya saat reses dengan pihak BWS Sulawesi II dan Balai Pelaksanan Jalan, Cipta Karya di Gorontalo, Jumat.
Roem yang saat berada di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan berupaya untuk menggunakan ruang kebijakan politik anggaran untuk pembangunan di Gorontalo.
Dia mengatakan pembangunan daerah harus melihat kondisi keuangan negara, karena pembangunan tidak hanya di Gorontalo.
Akan tetapi, katanya, kalau hal itu tidak diperjuangkan maka pembangunan daerah pasti terhambat.
"Untuk itu dukungan teknis perencanaan pembangunan sangat penting, untuk kemudian anggarannya diperjuangkan lewat kebijakan politik DPR RI," katanya.
Roem mengaku tidak bisa memperjuangkan kepentingan daerah secara optimal jika tidak didukung perencanaan pembangunan.
"Bagaimana mungkin saya akan berjuang jika kemudian perencanaan pembangunan tidak ada," katanya.
Sehubungan dengan progres pembangunan Tahun 2017, Roem Kono berharap pemanfaatanya bisa lebih dipacu agar bisa cepat dirasakan oleh masyarakat.
"Terkait infrastruktur daerah, baik itu perbaikan jalan, pembangunan bendungan, semua sudah masuk ruang lingkup perencanaan secara keseluruhan, namun kendalanya adalah pada penganggaranya," katanya.
Ia menjelaskan terkadang saat daerah mengajukan 10 program ke pemerintah pusat, hanya satu yang bisa terealisasi karena dukungan politik yang kurang optimal.
"Karena saya ada di situ, maka kebijakan politik anggaran lewat DPR akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Gorontalo, DPR hanya mendorong agar ada anggaran yang turun ke daerah, untuk teknis pekerjaanya ada pada pihak balai," katanya.
