Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan alasan bergabung dengan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo, padahal sebelumnya berseberangan dengan Istana.
Ngabalin sapaan akrab Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan alasan bergabung dengan Istana saat menghadiri peluncuran buku Cerita dari Sudut Istana: Kisah tentang Peristiwa dan Berita yang Menghiasi Panggung Media, di Audutorium Adhiyana Wisma Antara Jakarta, Kamis.
Ngabalin mengaku setelah dihubungi oleh Mensesneg Pratikno sebanyak tiga kali, ia baru memutuskan untuk bergabung dengan Istana padahal saat itu dia sudah bekerja dengan tenaga pengajar di kampus perguruan tinggi di luar negeri.
Menurut dia, untuk kepentingan bangsa dan negara maka dirinya maka dirinya harus meninggalkan rasa egoisnya.
Ia menyebutkan saat itu di luar negeri banyak pihak yang memuji pemerintahan Jokowi-JK. Orang tuanya pun di Papua juga memuji Jokowi-JK karena banyak jalan di Papua dibangun.
"Saya bilang dzolim, kalau saya tidak pulang, karena itu saya pulang dan masuk Istana 17 Mei 2017," katanya.
Ia juga mendengar keluhan dari pihak Istana bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, namun tidak banyak diketahui publik.
Ahli komunikasi itu pun terus berupaya menyampaikan informasi mengenai pemerintahan Jokowi-JK termasuk ketika masa kampanye Pilpres 2019 di mana berita hoaks beredar.
Ia mengungkapkan saat ini sebenarnya ia ingin kembali ke kampus sebagai tenaga pengajar.
"Saya pikir saya sudah cukup, sekitar dua tahun ilmu komunikasi yang saya miliki bermanfaat dengan baik, saat ini juga sudah tidak ada perang 01 dan 02," katanya.
Ia mengungkapkan sebelum terjun ke dunia politik, dirinya adalah akademisi di UI dan saat ini ingin kembali ke dunia akademi.
"Saya keluar UI karena waktu itu Prof Yusril di PBB minta saya ikut," katanya.
Ia menilai saat ini tim komunikasi Presiden sudah lebih baik dari sebelumnya. "Ada Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden dan stafsus dari kalangan milenial," katanya.
Ia juga menyarankan kepada para staf komunikasi itu tidak membiarkan ruang publik kosong. "Kalau tidak diisi akan diisi oleh pihak lain yang bisa saja misinya berbeda bahkan berlawanan," katanya.
