Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi beredarnya informasi puluhan pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau tidak lulus tes COVID itu dibuktikan dengan bukti lab dengan metode tes yang diterima secara ilmiah, hasilnya disampaikan kepada pasien," ucap Saut dalam keterangannya, Selasa.
Jika tidak lulus tes masuk ASN, lanjut dia, analoginya sama harus ada tabulasi tiap orang mengapa seseorang tidak lulus di lembaga yang dia sudah bekerja tahunan yang key performance indicator (KPI) sudah terbukti.
Menurut dia, seharusnya tujuan dari proses alih status tersebut adalah memilih pegawai yang mampu membangun kinerja, dedikasi, kompetensi, dan integritas dalam pemberantasan korupsi.
"Jadi, tujuan seleksi adalah memilih aparat penegak hukum yang mampu membangun nilai-nilai kinerja. Dedikasi, kompetensi, dan integritas yang pasti itu yang utama. Yang lain-lain, misalnya sebagaimana logo KPK dengan Garuda di dalamnya itu sudah tuntas dengan hasil tes integritas," ujar Saut.
Saut berpendapat bahwa pegawai yang telah bekerja bertahun-tahun dalam upaya pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan lagi integritasnya.
Orang-orang berintegritas, kata dia, adalah orang yang pasti tidak diragukan creating value-nya di KPK dan negeri ini.
"Jangan cari justifikasi lain untuk melakukan saringan terhadap orang-orang yang memang sudah perform dan tough guy dalam penegakan hukum-hukum antikorupsi. Justru orang-orang tough guy yang diperlukan dalam membuat negeri cepat pulih dari sakit kronis," tuturnya.
Sebelumnya diinformasikan, KPK segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.
"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK yang akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Sekjen KPK Cahya H. Harefa.
KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/4).
