Pohuwato (ANTARA) - Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyatakan komitmennya meningkatkan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2023.
Komitmen itu disampaikan Saipul usai menerima tim asistensi dari Dinas Kominfo dan Statistik Pemerintah Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu.
Bupati Saipul menilai keterbukaan informasi publik penting sebagai wujud transparansi pemerintah. Ia ingin semua OPD dan hingga tingkat kecamatan dan desa menyampaikan ke publik program dan kegiatan yang sedang, telah dan akan dilaksanakan.
"Saya kira apa yang sudah disampaikan ini penting buat kami. Saya minta Pak Kadis Kominfo untuk segera berkoordinasi dengan provinsi indikator apa saja yang dibutuhkan," ucap Saipul.
Terkait dengan dukungan anggaran, Saipul berkomitmen untuk menaruh perhatian. Program dan kegiatan yang tidak terakomodir pada APBD induk diminta untuk disesuaikan pada perubahan.
"Monev di bulan Juli dan Agustus, tidak akan sempat kalau menunggu perubahan. Jadi saya minta digeser saja, disesuaikan sesuai kebutuhan," pintanya.
Sementara itu, Kepala Bidang PIKP, Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Zakiya M. Baserewan menyebut keterbukaan informasi publik sebagai amanah Undang-undang No. 14 tahun 2008. Pemda sebagai badan publik diminta untuk menyiapkan dan mengisi indikator penilaian dengan baik.
"Ada delapan indikator utama yang dijabarkan lagi menjadi lebih dari 120 sub indikator. Indikator tersebut yakni kualitas informasi, jenis informasi, dan pelayanan informasi. Ada juga komitmen organisasi, sarana prasarana dan digitalisasi," bebernya.
Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, Pemkab Pohuwato didorong untuk memperbaharui SK PPID yang terakhir kali dikeluarkan tahun 2020. Selanjutnya perlu menggelar bimbingan teknis untuk penyusunan DIP dan DIK.
Pemprov Gorontalo siap melakukan pembinaan dan pendampingan untuk mewujudkan target kualitas monev berstatus “Menuju informatif” tahun 2023. Bantuan dalam hal dukungan anggaran pelaksanaan bimbingan teknis juga disiapkan untuk bisa berbagi beban dengan tiga kabupaten.*
