Hamim Prihatin Tuduhan Korupsi Pada Bantuan Masjid

Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengaku prihatin dengan adanya tuduhan sejumlah pihak bahwa dirinya diduga lakukan korupsi pada dana bantuan pembangunan masjid.

"Untuk apa mencuri dana bantuan masjid, sedangkan saya sendiri membangun masjid setiap tahun pakai uang pribadi dari berbagai honor dan dari pendapatan yang saya terima," kata bupati dihadapan jajaran ASN di Kantor Bupati setempat, Senin.

Sebelumnya bupati saat ini sementara diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait adanya dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di tahun anggaran 2010-2011.

Bupati mengaku saat ini terus memberikan perhatian pada pembangunan sejumlah masjid di daerah dengan menggunakan anggaran pribadi, karena bagi dirinya ini murni amal.

"Saya mau beramal untuk akhirat," tegas bupati yang belum lama dilantik sebagai bupati bersama wabup Kilat Wartabone pada periode kedua kepemimpinan 2016-2021 pada 17 Februari lalu.

Bupati berkeyakinan bahwa tidak ada ujian yang berat yang tak bisa terlewati jika seseorang melakukan upaya yang benar dalam tugasnya.

"Allah tidak akan memberi beban melewati yang mampu dipikul oleh hamba-Nya," tandasnya dan menguraikan soal tunduhan korupsi bantuan masjid.

Sebenarnya, ada takmirul masjid bermohon dalam proposal Rp3 juta, tapi kemudian bupati menyetujui bantuan itu Rp5 juta.

Baginya terkait dengan permohonan bantuan masjid ini, ada petunjuk pelaksanaannya dan ada petunjuk bupati, di mana dijelaskan bahwa kepala daerah bisa menambah, mengurangi, menyetujui bahkan bisa menolak pemberian bantuan sosial tersebut.

Namun ini dipersoalkan karena melanggar Pagu dan melanggar batasan, padahal batasan yang diatur keputusan bupati adalah untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan kemahasiswaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Ini rangkaian ceritanya, hal-hal yang bersifat administratif kebijakan tapi dinilainya sebagai bentuk kriminalisasi.

"Kenapa hanya kesalahan administrasi bupati sebagai pemimpin daerah dikriminalisasi dijadikan tersangka, seharusnya kesalahan administrasi diperbaiki administrasinya," tegasnya, sambil menyebut dirinya tetap fokus pada program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.