Pemkab Gorontalo Minta Partisipasi Masyarakat Tanggap Pascabencana

Gorontalo,  (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, meminta partisipasi masyarakat tanggap untuk meminimalisir permasalahan yang timbul pascabencana, jika terjadi di daerah tersebut.

Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan, saat Sosialisasi "Pemberdayaan Peran dan Partisipasi Lembaga dan Ormas, Dunia Usaha dan Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Pascabencana Tahun 2016", Kamis mengatakan, berbagai pihak untuk bersinergi pascabencana terjadi.

"Peningkatan peran dan partisipasi lembaga atau organisasi masyarakatan dan dunia usaha, kita wujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Gorontalo," jelas Fadli.

Menurutnya, tidak ada yang mengetahui kapan bencana akan terjadi dan bencana meliputi tiga hal, yaitu sebelum, saat terjadi dan

pascabencana, oleh karena itu pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dituntut untuk siap siaga.

"Saya harapkan melalui forum ini dapat dijalin hubungan yang lebih baik dan solid, antara jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo serta instansi terkait, dalam hal menangani bencana yang muncul, khususnya pada masa pemulihan pasca bencana sesuai dengan perannya masing-masing," ucap Wakil Bupati Fadli.

Fadli mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai tugas pokok dan fungsi diharapkan mampu mengkoordinasi semua elemen yang berkaitan dengan masalah penanggulangan bencana, maupun saat pasca bencana atau masa pemulihan guna menumbuhkan kembali ekonomi masyarakat pada wilayah yang mengalami bencana.

"Tentunya peran masyarakat untuk mengubah pola hidup sangat diharapkan, masyarakat harus cinta lingkungan, kejadian bencana itu tak terlepas dari ulah kita juga, olehnya saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu sadar diri dan bagaimana akan cinta lingkungan itu sendiri," tutup Fadli.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Gorontalo dan BPBD Kabupaten Gorontalo tersebut diikuti oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kecamatan, unsur Koramil, PMI, Tagana, Rapi, pelaku usaha, Organisasi Masyarakat serta Unsur Perguruan Tinggi.