RI siap luncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama 20 Januari

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memastikan Indonesia siap meluncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama, yang direncanakan mulai 20 Januari 2025.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, KLH menyampaikan bahwa perdagangan karbon luar negeri pertama itu dilakukan melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dan melibatkan beberapa proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia.

Hal tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq yang menyebut bahwa peluncuran itu dilakukan dengan memastikan optimalisasi Sistem Registri Nasional (SRN), selain juga persiapan infrastruktur dan instrumen lain.

Dia memastikan bahwa perdagangan karbon itu dilakukan untuk mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen National Determined Contribution (NDC).

"Jadi, perdagangan karbon memang dimaksudkan hanya untuk mencapai NDC," kata Hanif.

Perdagangan karbon itu akan melibatkan beberapa proyek energi strategis potensial, seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul yang mengurangi 5.000 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2 eq).

Tidak hanya itu, perdagangan karbon itu akan melibatkan pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok Blok 4, konversi pembangkit single cycle menjadi combined cycle di PLTGU Grati Blok 2 dan Blok 2 unit pembangkit di Muara Tawar, serta pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang.

KLH menyebut proyek besar tersebut diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 750.000 ton CO2 eq memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya dekarbonisasi sektor energi.