Hamilton, Kanada (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 70 persen wilayah Jalur Gaza berada dalam zona militer, zona perintah pengungsian paksa Israel atau di area yang tumpang tindih dengan kedua zona tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Juru bicara PBB Farhan Haq dalam konferensi pers, Rabu, seraya menekankan bahwa gangguan terhadap bantuan kemanusiaan masih berlanjut akibat pembatasan-pembatasan yang terus dilakukan Israel.
Gangguan tersebut, misalnya,dapat dilihat dari pengalaman para mitra PBB yang berupaya memperbaiki kabel fiber optik di Gaza yang telah rusak selama enam pekan. Namun otoritas Israel menolak permintaan koordinasi pihaknya yang hendak memperbaiki jaringan komunikasi tersebut, katanya.
"Penolakan terakhir terjadi pagi ini, karena kabel tersebut merupakan sumber konektivitas data yang penting bagi para responder kemanusiaan," kata Haq.
Ia menambahkan bahwa tim PBB masih berjuang mengamankan akses tetap terhadap bahan bakar.
"Hari ini, tim PBB yang dipimpin OCHA (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan) diizinkan mengambil beberapa pasokan dari sebuah stasiun bahan bakar di Rafah setelah otoritas Israel membiarkan rekan-rekan kami ke sana."
"Ini hari kedua berturut-turut kami diizinkan mengambil bahan bakar dari Rafah setelah hampir tiga minggu penolakan," kata Haq.
Namun, pasokan ini "hanya sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang sangat besar," katanya seraya menekankan bahwa "OCHA PBB butuh dukungan otoritas Israel pada pergerakan misi kemanusiaan di dalam wilayah Gaza.
Menanggapi rencana pengiriman bantuan usulan Israel yang didukung Amerika Serikat, Haq mengatakan OCHA dan mitra kemanusiaannya "menghadiri pertemuan dengan AS beberapa hari lalu sebagai bagian dari dialog berkelanjutan tentang cara memastikan bahwa bantuan dapat sampai ke tangan warga Gaza sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan."
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB sebut 70 persen wilayah Gaza dalam zona militerisasi Israel
