Gorontalo Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berkomitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi 5.0 seperti yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Abdul Wahab Paudi.
"Pemerintah daerah berkomitmen kuat dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi 5.0," kata Wahab di Gorontalo, Selasa.
Menurutnya upaya besar yang dilakukan pihak Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU) yang menggelar Seminar Nasional yang digelar secara luring dan daring di kampus UIGU Kecamatan Kwandang tersebut, bertema "Reformasi Birokrasi 5.0: Mewujudkan Birokrasi Humanis, Digital dan Antikorupsi" menjadi salah satu dorongan besar dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi khususnya di pemerintahan daerah tersebut.
"Kami (pemerintah daerah) menilai seminar ini menjadi ajang strategis untuk menggali pemikiran dan pengalaman dalam mendorong transformasi birokrasi di era digital," kata Wahab dalam keterangannya mengapresiasi inisiatif pihak UIGU yang berkontribusi aktif dalam mendorong akselerasi reformasi birokrasi di daerah.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber nasional yang membagikan pengalaman dan solusi praktis terkait implementasi Reformasi Birokrasi 5.0, di antaranya Prof Setyabudi Indartono MM Ph D, seorang guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, yang berbagi pengalaman sukses transformasi organisasi dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai model percontohan bagi birokrasi di daerah.
Serta Dr Haryono Pasang Kamase dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Anti Fraud Universitas Tadulako yang memaparkan tentang ancaman korupsi dalam birokrasi serta pentingnya upaya preventif dan pengendalian fraud di lingkungan aparatur sipil negara (ASN)
Seminar tersebut diikuti ratusan mahasiswa, ASN dari Wilayah Gorontalo Utara dan Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Serta organisasi pemuda dan praktisi dari berbagai kalangan.
Rektor UIGU Dr Fatmah M. Ngabito SIP MSi mengatakan bahwa birokrasi yang humanis, melek digital dan anti korupsi merupakan prinsip dasar dalam membangun bangsa dan negara di semua tingkatan.
Menurutnya penguatan nilai-nilai tersebut harus dimulai dari ruang akademik dan didorong secara konsisten dalam sistem pemerintahan.
"Seminar ini menjadi ruang penting untuk berbagi gagasan dan solusi atas tantangan birokrasi kita hari ini, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang responsif, adaptif terhadap teknologi dan menjunjung tinggi integritas," kata Fatma.
Seminar yang berlangsung dinamis dan interaktif tersebut, membedah berbagai aspek strategis reformasi birokrasi, mulai dari integrasi digitalisasi pelayanan publik hingga pembentukan budaya organisasi yang antikorupsi.
Seminar ini diharapkan menjadi katalis dalam mendorong praktik birokrasi yang lebih modern dan berpihak pada kepentingan rakyat.
