"Sepanjang tugas kelembagaan tersebut sangat penting untuk kepentingan daerah, maka tidak ada alasan untuk membiarkan FKUB tidak bisa melakukan aktivitasnya hanya karena keterbatasan anggaran," ujar Djafar di Gorontalo, Jumat.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan DPRD, perlu menjamin agar kegiatan FKUB dapat terlaksana dengan baik.
"Setiap tahun, kami akan memberi perhatian terhadap alokasi anggaran untuk FKUB. Jika minim maka perlu ditambah dan itu memungkinkan dilakukan pada pergerseran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 ini," ungkap Djafar.
Keberadaan FKUB dinilai politikus PDI Perjuangan ini sangat penting mengingat peran organisasi keagamaan ini memberi banyak pengetahuan kepada masyarakat tentang menjaga toleransi dan sikap saling hormat menghormati.
Dengan begitu, Gorontalo Utara tetap kondusif dan masyarakatnya tidak terpengaruh dengan isu-isu yang mengancam kerukunan antar umat beragama di daerah ini.
Sementara itu, Pendeta Efendi Telling, Wakil Ketua FKUB Gorontalo Utara mengatakan sangat mengapresiasi perhatian pemerintah daerah dan DPRD terhadap FKUB.
Kerukunan di daerah itu sangat baik, bahkan dalam kepengurusan FKUB, terdapat 5 orang pengurus dari umat kristiani.
"Semuanya bekerja dengan baik, termasuk menanggapi isu distoleransi yang terjadi di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, baru-baru ini agar tidak ada masyarakat di daerah ini yang ikut terprovokasi," ujarnya.
FKUB kata dia, terus berupaya mempromosikan tentang kerukunan hingga ke akar rumput atau masyarakat terbawah di dusun-dusun.
"Kita berupaya maksimal menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah ini agar tetap baik, harmonis dan saling mencerahkan," ujarnya.
