Pohuwato (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya siap untuk memfasilitasi tuntutan penambang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo perihal tali asih yang akan diberikan perusahaan tambang setempat.
Isu tuntutan penambang tersebut menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan menyebabkan kantor bupati dibakar, kantor DPRD dan rumah jabatan bupati dirusak pada Kamis (21/9).
"Kita harus bicarakan dengan pihak investor atau perusahaan, manakala sudah ada kesepakatan kesepakatan tentu akan kita sampaikan kepada media," ucap Ismail Pakaya di Pohuwato, Selasa.
Ismail meminta waktu, agar pemerintah dapat melakukan mediasi, berdialog terkait aspirasi penambang dengan pihak perusahaan.
Isu tali asih atau ganti rugi lahan yang dituntut penambang rakyat atas lahan yang dikuasai PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) sudah berlangsung cukup lama.
Kedua pihak belum menemui kata sepakat terkait harga pembebasan lahan. Diketahui ada sekitar 2.000 proposal penambang yang masuk ke perusahaan dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Saat aksi unjuk rasa pada Kamis (21/9), pembayaran tali asih sedang berlangsung namun dengan nilai yang belum dianggap sesuai. Ada warga yang mendapatkan Rp1,5 juta hingga Rp3 juta.
Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk melakukan mediasi.
"Kami Pemerintah Pohuwato sudah berupaya memediasi. Bahkan kalau bisa tali asih ini di-APBD-kan, kami bayarkan di APBD. Biar kami yang puasa bangun infrastruktur, puasa perjalanan dinas dan lain lain, tapi kan tidak boleh," kata dia.
Mantan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga menyodorkan solusi lain. Ia meminta agar pemerintah mendorong untuk membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
"Maka solusinya adalah sudah sampai di manakah WPR? Bagaimana langkah untuk menghadirkan IPR? ini penting," kata Syarief.
Ia menyebut aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh bukan persoalan parsial yang berdiri sendiri sendiri, melainkan puncak dari ragam permasalahan tambang. Ia berharap pemerintah provinsi bisa melakukan hal-hal revolusioner agar masalah ini tidak berlarut larut.
