Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo membahas pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam upaya mengoptimalkan penanganan masalah kesehatan jiwa di wilayahnya.
Dalam rapat koordinasi pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang berlangsung di Kota Gorontalo, Rabu, Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli mengemukakan bahwa penanganan masalah kesehatan jiwa membutuhkan kerja sama lintas sektor.
"Dalam upaya menangani masalah kesehatan jiwa ini perlu ditingkatkan kerja sama lintas sektor terkait, termasuk peran serta masyarakat dan kemitraan swasta, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi, secara terpadu dan berkesinambungan," katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, TPKJM mestinya meliputi perwakilan dari instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, pemerintah kecamatan dan kelurahan, rumah sakit dan puskesmas, hingga organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pembentukan TPKJM merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk membangun kerja sama dalam menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kesehatan jiwa ini penting dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, antara lain terdapatnya angka yang besar dari penderita gangguan kejiwaan yang diikuti pula dengan beban sosial ekonomi yang luas," kata Merlan.
Menurut dia, pemerintah daerah mengupayakan warga yang mengalami gangguan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Ia mengatakan bahwa pada tahun 2022 ada 343 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat berupa psikotik akut dan skizofrenia yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar di Kabupaten Bone Bolango.
"Kasus ODGJ berat di tahun 2023 ini berjumlah 307 kasus. Namun, masalah kesehatan jiwa terus meningkat hingga total 364 kasus," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango Meyrin Kadir menyampaikan bahwa rapat koordinasi pembentukan TPKJM juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai kebijakan serta alur upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa.
Pertemuan yang diikuti oleh 103 peserta dari instansi lintas sektor dan lintas program itu, menurut dia, merupakan wadah koordinasi para pemangku kepentingan dan kebijakan yang terlibat dalam pengelolaan program penanganan kesehatan jiwa.
