Gorontalo (ANTARA) - Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah bebas korupsi.
"Momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2022 pada 17 Agustus nanti, harus memotivasi pemerintah daerah untuk meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan kepentingan publik, bebas korupsi dan tindakan yang dapat merugikan daerah dan masyarakat," kata anggota Fraksi Nasdem DPRD Gorontalo Utara, Dedy Dunggio, di Gorontalo, Senin.
DPRD pun kata dia, sangat mengharapkan pemerintah daerah segera menjelaskan dengan terang benderang terkait dugaan gratifikasi yang mengarah pada suap, melibatkan pejabat daerah di pemerintahan daerah itu, dengan salah satu orang dekat bupati setempat.
"Ada kegiatan serah terima uang dalam jumlah sangat banyak yang beredar dalam rekaman video. Tentu wajib dijelaskan dengan transparan oleh pelaku yang ada dalam rekaman beredar tersebut. Agar publik tidak salah kaprah dan berdampak pada ketidakpercayaan kepada pemerintah daerah," katanya.
Sebab suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pemerintah daerah wajib menjelaskan dengan jujur terkait dugaan suap tersebut yang potensial berdampak merusak kepercayaan publik jika tidak dihadapi dengan tepat.
Pemerintah daerah dituntut berani untuk menjelaskan mengapa ada uang sangat banyak (sesuai dalam video) diserahkan dari seorang kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kepada orang dekat bupati (ajudan/sespri).
Apakah kejadian itu merupakan kegiatan pribadi atau transaksi bersifat dugaan suap, ataupun dugaan transaksi yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan.
"Publik masih sangat menduga-duga," katanya.
Sehingga peristiwa itu tidak dapat dibiarkan. Dan DPRD akan melakukan penelusuran apalagi fraksi Nasdem menilai, belum ada langkah tepat dilakukan pemerintah daerah terkait dugaan suap itu.
Padahal pemerintah daerah wajib menjelaskan transparan sebagai upaya mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan tidak melakukan tindakan yang bermuara pada kasus hukum.
Fraksi Nasdem katanya, sangat mendukung langkah DPRD untuk menyelidiki dugaan suap tersebut agar tidak mencederai kepercayaan publik kepada pemerintah.
Bahkan wajib menjadi bagian dari upaya mencegah sikap saling tuduh yang dapat merenggangkan komunikasi DPRD dengan pemerintah daerah.***
