Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, terus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya meningkatkan belanja publik untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Abdul Wahab Paudi, pada kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
Menurut dia, di Gorontalo, Sabtu, bahwa tren menurunnya anggaran pusat ke daerah menunjukkan dorongan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki.
Sebagai perbandingan kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, daerah tetangga seperti Pemkab Boalemo telah mampu mencapai PAD sebesar Rp80 miliar.
Pemkab Bone Bolango bahkan menembus Rp100 miliar. "Kita baru berkutat di angka Rp32 miliar. Padahal hasil audit BPK, kita memiliki potensi PAD lebih dari Rp50 miliar per tahun dari satu sektor saja," katanya.
Melalui Konsultasi Publik RKPD ini, diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik, khususnya dalam menyusun perencanaan yang tepat dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya peningkatan PAD secara signifikan.
Kepala Bappeda setempat, Helmi Potutu mengatakan, konsultasi publik dilakukan untuk merangkum banyak masukan, saran, pendapat dalam rangka menyusun perencanaan program dan kegiatan yang tepat di Tahun Anggaran 2024.
Mengingat Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun terakhir bagi pemerintahan daerah Indra Yasin-Thariq Modanggu, yang saat ini dipimpin Bupati Thariq Modanggu, sepeninggal Indra Yasin (almarhum).
"Bupati Thariq menginginkan agar tahun ini menjadi tahun persembahan terbaik, dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah ini untuk Tahun Anggaran 2024," katanya.
Apalagi keuangan daerah, akan tergerus dengan pembiayaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mencapai Rp50 miliar sesuai rencana kegiatan pihak penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita wajib mengalokasikan anggaran untuk itu," katanya pula.
Kehadiran publik dalam konsultasi tersebut, diantaranya DPRD, budayawan, penggiat lingkungan, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, termasuk media massa, diharapkan dapat memberi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang tepat.
"Khususnya dalam optimalisasi peningkatan PAD, juga ketepatan dalam alokasi anggaran belanja agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Maka keseimbangan pendapatan dan belanja perlu dicapai dengan tepat. Kami memerlukan masukan-masukan dari publik," katanya.***
